
Oleh: Adin Jaelani Sopian Ketua DPD PKS Karawang
Di tengah dinamika demokrasi hari ini, kita menghadapi fenomena yang mengkhawatirkan: masyarakat semakin berjarak dengan partai politik. Kedekatan dengan partai kerap dianggap tabu, bahkan dicurigai. Partai dipersepsikan hanya hadir saat kontestasi pemilu atau pilkada, lalu menghilang ketika kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan segala problematikanya.
Fenomena ini sering dibaca sebagai bentuk kejenuhan dan kekecewaan publik terhadap praktik politik. Namun jarang disadari, jarak yang dibiarkan terlalu jauh justru menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi itu sendiri.
A. Jarak yang Diam-Diam Merugikan Masyarakat
Ketika masyarakat menjauh dari partai politik, ruang pengambilan keputusan publik tidak menjadi netral. Ia justru diisi oleh kelompok-kelompok terbatas yang memiliki akses, modal dan kepentingan. Politik lalu bergerak secara elitis, tertutup, dan semakin jauh dari aspirasi warga.
Banyak masyarakat menolak politik karena dianggap kotor, tetapi dengan menjauh, mereka justru menyerahkan politik kepada mereka yang tidak merasa perlu menjaga nilai dan etika. Demokrasi tidak rusak karena rakyat terlalu aktif, melainkan karena terlalu banyak yang memilih diam dan apatis.
B. Partai Politik sebagai Sarana Perjuangan Publik
Secara prinsip, partai politik bukanlah milik elite. Partai adalah instrumen demokrasi, sarana perjuangan gagasan, dan kanal aspirasi rakyat. Melalui partai, suara masyarakat seharusnya dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang berpihak.
Karena itu, masyarakat tidak perlu merasa tabu atau malu berhubungan dengan partai politik. Yang patut dikritisi bukan kedekatan itu sendiri, melainkan jenis kedekatan yang transaksional dan membungkam nurani. Justru keterlibatan kritis masyarakatlah yang menjadi prasyarat agar partai tetap berada di jalur perjuangan rakyat.
Menjauh dari partai bukan solusi atas kekecewaan politik. Solusinya adalah mendekat secara kritis dan sadar nilai.
C. Partai Harus Hadir dalam Kehidupan Nyata
Tentu saja, tanggung jawab ini tidak sepenuhnya dibebankan pada masyarakat. Partai politik harus melakukan koreksi serius terhadap cara mereka hadir di ruang publik. Partai tidak cukup eksis melalui baliho, spanduk, dan jargon kampanye. Kehadiran sejati diukur dari sejauh mana partai terlibat dalam problem nyata masyarakat.
Ketika partai terlibat dalam pendidikan politik warga, pendampingan ekonomi, advokasi lingkungan, dan penguatan komunitas, maka kepercayaan publik akan tumbuh secara organik. Kedekatan tidak dibangun lewat janji, tetapi lewat konsistensi kerja.
D. Merangkul Anak Muda dan Civil Society
Fenomena lain yang patut dicermati adalah sikap generasi muda. Banyak anak muda hari ini aktif dalam isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan, tetapi memilih menjauh dari partai politik. Bukan karena apatis, melainkan karena merasa partai tidak menyediakan ruang dialog yang sehat dan setara.
Partai politik harus berani membuka diri, tidak alergi kritik, dan membangun kolaborasi dengan komunitas sipil. Anak muda tidak perlu dipaksa menjadi kader, tetapi perlu diajak menjadi mitra perjuangan kebijakan. Demokrasi masa depan tidak akan lahir dari relasi instruktif, melainkan dari kemitraan yang partisipatif.
E. Membangun Narasi Baru Politik
Sudah saatnya kita membangun narasi baru tentang politik dan partai politik. Berpolitik bukanlah aktivitas yang hina. Yang merusak politik adalah penyalahgunaan kekuasaan, bukan proses politik itu sendiri.
Menjauh dari partai bukan tanda kesucian moral, sering kali itu tanda keputusasaan. Sebaliknya, masyarakat yang berani terlibat, mengkritik, dan mengawal partai justru menunjukkan kedewasaan demokrasi.
Partai yang sehat hanya bisa lahir dari masyarakat yang tidak menyerah pada apatisme. Demokrasi yang kuat bukan demokrasi tanpa konflik, tetapi demokrasi yang dikelola melalui partisipasi sadar dan bertanggung jawab.
Jika kita ingin politik yang bersih dan berpihak pada rakyat, maka masyarakat dan partai tidak boleh terus saling menjauh. Partai harus kembali menjadi alat perjuangan publik, dan masyarakat perlu kembali melihat partai sebagai ruang sah untuk memperjuangkan kepentingan bersama.
Demokrasi tidak akan membaik jika hanya diharapkan berubah dari atas. Ia hanya akan hidup jika dirawat bersama, dari bawah, dengan keterlibatan yang kritis dan bermartabat.




