PKSKarawang | Karawang – Capaian Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren positif namun masih belum mampu melampaui rata-rata nasional.
Hal ini disampaikan oleh H. Budiwanto, S.Si, M.M., anggota DPRD Provinsi Jawa Barat FPKS Dapil Karwa-Purwakarta, dalam kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, Rabu (16/4/2025).
Menurutnya, meskipun IKK Jabar mengalami peningkatan dari 72,54 menjadi 76,36 pada tahun 2023 atau naik sebesar 3,82 poin, angka ini masih di bawah capaian nasional.
“IKK Jawa Barat cukup responsif terhadap isu gender dan hak anak, tetapi masih banyak tantangan besar yang harus dihadapi, terutama yang berkaitan dengan ketahanan keluarga,” ujarnya yang juga Ketua PKS Kabupaten Karawang ini.
Ia menyoroti beberapa permasalahan spesifik yang masih banyak dijumpai di Jawa Barat, seperti stunting, perkawinan anak usia dini, kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan manusia (trafficking), serta angka perceraian yang tinggi. Menurutnya, isu-isu tersebut menjadi tantangan utama yang perlu perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Sebenarnya, kita sudah memiliki payung hukum melalui Perda Nomor 9 Tahun 2014. Tinggal bagaimana kita semua—pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat—bersama-sama mengawal dan menjalankannya,” jelasnya.
H. Budiwanto juga menekankan pentingnya edukasi terhadap masyarakat terkait isi dan substansi Perda tersebut. Ia mendorong agar pemerintah daerah aktif mensosialisasikan aturan ini serta menegakkannya secara tegas, dengan melibatkan seluruh elemen, mulai dari unit terkecil yaitu keluarga, hingga aparat pelaksana di lapangan.
Lebih lanjut, Budiwanto menyebut bahwa selain aspek pendidikan, ketahanan ekonomi keluarga juga menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk fokus pada penguatan ekonomi masyarakat melalui program ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga.
“Perda ini memberikan ruang untuk pembentukan lembaga-lembaga ketahanan keluarga, termasuk bagi keluarga pra sejahtera. Namun semua ini butuh sinergi—kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Dengan penyebarluasan informasi tentang Perda ini dan penguatan implementasinya di lapangan, H. Budiwanto berharap tercipta ketahanan keluarga yang lebih baik di Jawa Barat.
“Semoga ke depan, kita bisa mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh ketenangan, cinta, dan kasih sayang sebagai fondasi utama pembangunan bangsa,” tutupnya. (red)
