PKSKarawang | Karawang – DPRD Provinsi Jawa Barat mulai membahas Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat. Pembahasan ini merupakan tahapan awal yang penting sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD dibahas lebih lanjut oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
Ranwal RPJMD menjadi dokumen krusial karena merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur terpilih yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Barat 2025–2045, serta mengacu pada RPJMN 2025–2029.
Dokumen ini juga akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, RPJMD kabupaten/kota, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di semua level pemerintahan.
Dalam pembahasan di Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, H. Budiwanto, S.Si., M.M., menyoroti sejumlah hal strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RPJMD ke depan.
“Visi dan misi gubernur terpilih harus selaras dengan visi misi nasional dan bersifat berkelanjutan, sebagaimana amanah dari peraturan yang lebih tinggi. Jangan sampai RPJMD ini hanya jadi dokumen normatif, tapi harus bisa diimplementasikan dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar H. Budiwanto, Senin (14/4/2025).
Menurut Ketua PKS Karawang ini, perencanaan pembangunan harus diarahkan pada keberhasilan, bukan kegagalan. Oleh karena itu, visi dan misi gubernur harus realistis, relevan dengan kondisi eksisting, serta mampu menggali dan mengembangkan potensi daerah yang ada.
Lebih jauh, legislator Dapil Karawang-Purwakarta ini menegaskan pentingnya RPJMD sebagai pedoman untuk meningkatkan pendapatan daerah agar mampu membiayai belanja pembangunan secara optimal.
“Ini penting untuk menjawab capaian indikator-indikator makro seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, kesenjangan ekonomi (gini ratio), serta mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang merata,” jelasnya.
Ia juga menekankan perlunya penajaman terhadap isu-isu strategis yang harus menjadi prioritas pembangunan lima tahun ke depan, seperti peningkatan rata-rata lama sekolah, penurunan angka kematian bayi dan ibu, percepatan penanganan stunting, dan reformasi birokrasi yang nyata.
“Intinya, harus ada korelasi yang kuat antara visi-misi dengan langkah konkret untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dokumen RPJMD ini tidak boleh bersifat administratif semata, tapi harus benar-benar menjadi peta jalan pembangunan Jawa Barat ke depan,” pungkasnya.
Pembahasan Ranwal RPJMD akan terus dilanjutkan hingga mencapai kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelum masuk ke tahap pembahasan dalam pansus. (red)
