Jakarta (04/12) — Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, Ak., menyampaikan duka mendalam atas musibah banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 3 Desember 2025, tercatat sudah 605 korban jiwa. Jalal menyebut bencana ini sebagai bentuk “tangisan alam” akibat keserakahan manusia.
Politisi FPKS itu menyoroti kondisi hutan di Indonesia yang kian mengkhawatirkan. Deforestasi dan kerusakan lingkungan terjadi secara masif di berbagai wilayah, mulai dari Sumatera hingga Kalimantan. Ia menyebut bahwa luas kawasan hutan yang dulu mencapai 15 juta hektare pada awal 2000-an kini hanya tersisa sekitar 5 juta hektare. Penyebabnya antara lain aktivitas pertambangan, perkebunan, dan bisnis yang abai terhadap lingkungan.
Dalam rapat dengan Menteri Lingkungan Hidup, Jalal menegaskan pentingnya peran KLH sebagai penjaga utama kelestarian alam.
“Kementerian LH harus menjadi benteng utama dan garda terdepan, bukan sekadar pelayan administratif,” tegasnya.
Ia meminta KLH memiliki otoritas penuh untuk bertindak tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, termasuk mencabut izin tanpa pandang bulu.
“Kami merekomendasikan pergeseran paradigma dari izin bisnis menjadi izin ekologis,” ujar Aleg asal Dapil Jabar VII tersebut. Menurutnya, keberlanjutan ekosistem harus menjadi syarat utama setiap kegiatan ekonomi, dan restorasi lingkungan perlu dijadikan program nasional.
Jalal juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan alam sebagaimana diajarkan dalam agama. Ia menyoroti makna Surah Ar-Rahman sebagai pengingat pentingnya menjaga keadilan ekologis.
Selain memperbaiki Amdal dan memperkuat komitmen perlindungan lingkungan, Jalal menekankan perlunya melibatkan masyarakat lokal sebagai pihak yang berperan langsung dalam upaya restorasi.
Di akhir penyampaiannya, Jalal Abdul Nasir meminta KLH memberikan perhatian khusus pada aspirasi masyarakat Cilamaya yang selama ini memperjuangkan penanganan pencemaran limbah.
