INDEPENDENSI POLITIK
Menjaga Marwah, Membangun Kemitraan, Memperjuangkan Kepentingan Masyarakat
Oleh: Adin Jaelani Sopian, S.E., M.E.
Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang
Ada satu hal yang semakin saya yakini dalam menjalankan amanah sebagai pimpinan partai politik: kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh membuat kita kehilangan independensi.
Partai politik bukan bawahan pemerintah. Namun partai juga bukan institusi yang harus selalu berhadap-hadapan dengan pemerintah.
Partai memiliki mandatnya sendiri.
Ia hadir untuk membangun kader, menghimpun aspirasi, memperjuangkan gagasan, melakukan pendidikan politik, menghadirkan representasi masyarakat, sekaligus menjadi salah satu kekuatan yang menjaga keseimbangan dalam kehidupan demokrasi.
Karena itu, saya memandang hubungan antara pimpinan partai dan kepala daerah seharusnya dibangun dalam sebuah posisi yang sehat:
sejajar dalam martabat, berbeda dalam kewenangan, dan bertemu dalam kepentingan masyarakat.
Itulah yang saya maksud dengan independensi politik.
Independensi bukan berarti mengambil jarak dari pemerintah.
Independensi juga bukan berarti harus selalu berbeda dengan pemerintah.
Independensi adalah kemampuan untuk tetap berpikir objektif, menentukan sikap berdasarkan nilai dan kepentingan masyarakat, serta mengatakan βyaβ atau βtidakβ tanpa terbebani oleh kepentingan pribadi.
Kita mendukung ketika kebijakan pemerintah baik.
Kita mengkritisi ketika ada yang perlu diperbaiki.
Kita menawarkan alternatif ketika mempunyai gagasan yang lebih baik.
Dan kita berkolaborasi ketika kepentingan masyarakat membutuhkan kerja bersama.
Ketika Kedekatan Menjadi Ketergantungan
Dalam politik, hubungan dan komunikasi adalah sesuatu yang penting.
Pimpinan partai harus mampu berkomunikasi dengan kepala daerah, DPRD, birokrasi, dunia usaha, organisasi masyarakat, tokoh agama, akademisi, media, dan berbagai elemen masyarakat.
Namun ada garis tipis yang harus dijaga.
Kedekatan jangan berubah menjadi ketergantungan.
Sebab ketika hubungan politik terlalu banyak dibangun melalui transaksi jabatan, fasilitas, akses, proyek, maupun kepentingan personal lainnya perlahan independensi dapat terkikis.
Hari ini mungkin kita mendapatkan sesuatu.
Tetapi esok hari, ketika harus mengkritisi sebuah kebijakan, kita mungkin tidak lagi mempunyai kebebasan yang sama untuk berbicara.
Akan selalu ada kalimat yang membayangi:
“Bukankah kepentingan Anda sudah kami akomodasi?”
Di sinilah saya melihat bahwa independensi politik sebenarnya merupakan modal politik yang sangat mahal.
Dari Politik Akses Menuju Politik Pengaruh
Seorang Ketua Partai tentu membutuhkan akses.
Tetapi akses bukan tujuan.
Tujuan yang lebih besar adalah pengaruh.
Dan pengaruh tidak selalu lahir karena seseorang dekat dengan kekuasaan.
Pengaruh dapat lahir karena gagasannya diperhitungkan.
Karena integritasnya dipercaya.
Karena kader dan jaringannya bekerja.
Karena aspirasi yang dibawanya nyata.
Dan karena sikap politiknya mempunyai konsistensi.
Maka pertanyaan politik kita perlu berubah.
Bukan lagi:
“Apa yang bisa kita dapatkan dari pemerintah?”
Tetapi:
“Apa yang bisa kita perjuangkan bersama pemerintah untuk masyarakat?”
Bukan:
“Siapa orang kita yang bisa mendapatkan posisi?”
Tetapi:
“Kepentingan masyarakat apa yang harus mendapatkan tempat dalam kebijakan?”
Bukan hanya:
“Seberapa dekat kita dengan kekuasaan?”
Tetapi:
“Seberapa besar gagasan kita mampu memengaruhi arah kekuasaan?”
Inilah perubahan dari politik akses menjadi politik pengaruh.
Tidak Membawa Tangan Menengadah
Saya ingin menjaga satu prinsip dalam menjalankan kepemimpinan politik.
Ketika bertemu kepala daerah atau pemegang kekuasaan, seorang Ketua Partai seharusnya tidak datang dalam posisi sebagai pemohon.
Bukan berarti kita tidak boleh menyampaikan kebutuhan.
Bukan berarti kita tidak boleh melakukan negosiasi.
Justru politik membutuhkan negosiasi.
Tetapi yang harus dinaikkan kelasnya adalah apa yang kita negosiasikan.
Mari kurangi negosiasi tentang:
“Siapa mendapatkan apa?”
Dan perbanyak negosiasi tentang:
“Masyarakat mendapatkan apa?”
Kita datang membawa persoalan pengangguran.
Kita membawa persoalan pendidikan.
Kita membawa kebutuhan petani.
Kita membawa aspirasi pelaku UMKM.
Kita membawa persoalan kesehatan, lingkungan, keluarga, infrastruktur dan pelayanan publik.
Kita membawa data.
Kita membawa gagasan.
Dan kalau diperlukan, kita membawa solusi.
Dengan demikian, ketika seorang Ketua Partai datang menemui kepala daerah, pertanyaan yang muncul seharusnya bukan:
“Beliau mau meminta apa?”
Tetapi:
“Gagasan apa yang beliau bawa?”
*Tidak Transaksional Bukan Berarti Menjauhi Kekuasaan*
Ini juga penting.
Menjaga independensi politik bukan berarti partai harus menjauh dari kekuasaan.
Partai politik memang hadir untuk memperjuangkan gagasan melalui proses dan kekuasaan politik yang demokratis.
Karena itu partai harus berani masuk ke dalam percakapan tentang arah pembangunan.
Tentang APBD.
Tentang kebijakan publik.
Tentang pelayanan masyarakat.
Tentang masa depan daerah.
Kita harus melakukan negosiasi.
Kita harus membangun koalisi.
Kita harus mempunyai posisi tawar.
Tetapi semua itu harus diarahkan sebesar-besarnya untuk agenda perjuangan dan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
Dengan begitu, kita tetap dapat dekat dengan pemerintah tanpa kehilangan independensi.
Kita dapat bekerja sama tanpa kehilangan daya kritis.
Kita dapat berbeda tanpa kehilangan silaturahmi.
Kita dapat mendukung tanpa kehilangan objektivitas.
Dan kita dapat mengkritik tanpa kehilangan adab.
Semakin Tinggi, Semakin Sedikit Meminta
Ada sebuah prinsip yang ingin saya pegang:
Semakin tinggi posisi kepemimpinan seseorang, semakin sedikit seharusnya ia meminta untuk dirinya sendiri.
Karena seorang pemimpin tidak lagi hanya membawa dirinya.
Ia membawa organisasi.
Ia membawa kader.
Ia membawa konstituen.
Ia membawa aspirasi.
Dan pada akhirnya, ia membawa harapan masyarakat.
Karena itu saya ingin membangun sebuah tradisi politik:
Datang kepada kekuasaan bukan dengan tangan menengadah, tetapi dengan kepala tegak membawa gagasan.
Bukan untuk menunjukkan kesombongan.
Tetapi untuk menjaga marwah sebuah amanah.
Menjaga Independensi
Kekuasaan akan berganti.
Jabatan akan berakhir.
Akses dapat datang dan pergi.
Tetapi integritas dan independensi akan menentukan bagaimana sebuah kepemimpinan dikenang.
Karena itu jangan menukar independensi dengan akses sesaat.
Jangan menukar marwah dengan jatah kekuasaan.
Dan jangan mengecilkan politik hanya menjadi persoalan siapa mendapatkan apa.
Mari membangun politik yang lebih bermartabat: politik gagasan, politik integritas, politik kolaborasi, dan politik kebermanfaatan.
Bagi saya, ukuran keberhasilan seorang pemimpin partai bukanlah seberapa banyak yang ia dapatkan dari kekuasaan.
Tetapi: seberapa banyak kepentingan masyarakat yang mampu ia perjuangkan melalui kekuasaan, tanpa kehilangan independensi di hadapan kekuasaan itu sendiri.
Itulah Independensi Politik.
